Dari awal-awal HPMI Yordania berdiri, elektabilitas sudah menjadi rutinan setiap tahunnya, tujuannya agar bisa mendorong para mahasiswa menjadi Dewan Perwakilan Anggota (DPA), Gubernur, sampai Presiden HPMI Yordania.
Fenomena ini dapat kita temukan juga di Indonesia yang biasa kita sebut dengan “survei” atau dalam bahasa Inggris “poll“.
Walau survei belakangan ini mendapat sentimen negatif dari khalayak publik yang selalu menanyakan validitasnya, lalu sebenarnya apa yang membuat survei itu ada?
Dan seberapa efektifkah itu terhadap politik Indonesia dan politik HPMI Yordania?
Mengingat sekarang adalah masa Pesta Demokrasi (PETRA) HPMI Yordania, maka saya akan mengulas topik yang mungkin akan membuat pembaca lebih melek terhadap dunia perpolitikan.
Pengertian Survei Dalam Bahasa Anak 5 Tahun
Jika dianalogikan sebagai masakan, situasi politik itu bukan hasil kerja satu orang. Situasi politik adalah wajan super besar berisikan masakan rendang dalam acara masak bersama yang orang dapat menuangkan bahan ke dalamnya.
Ketika rendang itu kita cicip beramai-ramai, daging sapi yang dibawa si Bowo tentu telah menyatu dengan santan yang dibawa si Joko dan lain-lain.
Salah satu “juru masak” penting situasi politik yang melingkupi praktik pemilihan umum adalah survei politik.
Lewat pelbagai survei yang mereka kerjakan sejak sebelum pemilihan, quick count, hingga exit poll, survei dapat mempengaruhi padangan publik sekaligus strategi para kontestan politik itu sendiri.
Asal-usul Survei Pada Politik Indonesia
Menurut Marcus Mietzner (dosen jurusan Indonesian Studies at the Faculty of Asian Studies, Australian National University) di dalam artikelnya berjudul “Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia: Catalyst or obstacle to democratic consolidation?“—akan saya artikan dalam Bahasa Indonesia—lembaga-lembaga survei yang main politik biasanya cuma ada di negara yang sudah punya dua syarat penting.
Pertama, warganya mesti mempunyai kebebasan sipil dan politik yang substansial.
Dia juga mengatakan, “di negara-negara otoriter atau pseudo-demokratis, penerbitan hasil-hasil lembaga survei pendapat lazim dicekal atau dihambat, sebab ia dianggap mencerminkan, bahkan dapat memperburuk, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah”.
Kedua, survei professional bergantung pada metode yang dirancang oleh pihak survei, peneliti yang berpengalaman, dan responden dalam jumlah yang besar. Tetapi di banyak negara berkembang, kata Marcus “ongkosnya seringkali tidak tersedia”.
Wajar jika Indonesia pra-reformasi tidak mengenal tradisi survei politik. Pada masa awal Republik Indonesia tahun 1950-an, demokrasi parlementer memang telah berdiri.
Namun J. Eliseo Ramorca berpendapat di dalam jurnalnya “Comparing Indonesia’s party systems in the 1950s and the post-Soehar-to era“, bahwa tidak adanya “meaningful” survei elektoral diakibatkan minimnya dana serta para ahli yang mahir di bidang survei, terkhusus survei elektoral.
Balik lagi ke dalam jurnal Marcus Mietzner, evolusi survei baru muncul pada pertengahan 1930an di Amerika Serikat, ketika Robert Gallup merevolusi lembaga survei menjadi lebih professional.
Ia memperkenalkan metode anyar untuk mengambil sampel, menggantikan cara majalah “Literary Digest” yang naif, boros, dan persebaran respondennya tidak merata.
Selain perkara biaya, ada pula kemungkinan teknik-teknik survei itu belum menyebar sampai ke Indonesia.
Singkat cerita, survei politik semiprofessional terselenggara di Indonesia dengan “juru masak”-nya (setelah jatuhnya rezim yang mana tidak mungkin diadakan survei).
Pada tahun 1997, transisi demokrasi ini dimulai saat Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) memulai survei mereka pada pemilu terakhir Orde Baru, mereka menggunakan metode quick count untuk kawasan Jakarta.
Kemudian, dalam lanskap politik yang telah membaik di bawah kemimpinan Presiden ke-3 B.J. Habibie, LP3ES yang kala itu masih kekurangan sumber daya juga menyelenggarakan survei atas pemilihan legeslatif tahun 1999.
Keterbatasan dana menjadi tantangan utama, mengingat LP3ES tidak memiliki banyak dana saat menyelenggarakan survei pertama mereka.
Namun, meski dengan modal yang minim, jumlah ahli yang terbatas, serta staf yang tidak banyak, LP3ES tetap berhasil mengadakan survei kedua berskala besar di wilayah Jawa—daerah strategis— tempat bermukimnya sekitar 60% pemilih di Indonesia.
Menariknya ada partai politik yang mendapatkan benefitnya dengan survei yang dilakukuan oleh LP3ES, yaitu partai lama Soeharto, Golkar. Menurut Ketua Golkar, Akbar Tandjung, mengabarkan bahwa survei LP3ES merupakan yang pertama kali mengindikasikan bahwa tren Golkar tidak meredup.
Apakah Survei Dapat Dipercaya?
Ketika survei LP3ES menunjukkan bahwa permainan data bisa juga digunakan dalam opini politik, tetapi masih banyak dari partai politik yang lebih pede dengan metode kampanye yang sudah using.
Seperti yang dikutip oleh Marcus Mietzner dari seorang ahli strategi partai tradisional muslim, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): “Kita tidak usah repot-repot kampanye ribet. Cukup suruh beberapa kyai naik ke mimbar, lalu mereka berkata “Pilih PKB!”, maka sudah beres, masyarakat pasti pilih kita.”
Selain itu, sebab para politikus pada masa itu enggan menggunakan data survei dikarenakan paham yang mereka anut kala itu, bahwa semua hasil tidak tumbuh dari bilik suara, tetapi dari birokrasi serta negosiasi antarelite.
Namun semua strategi politis kala itu bisa dibilang masuk akal jika kita melihat bagaimana pemilu diadakan, karena mulai dari presiden hingga walikota tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.
Sampai pada tahun 2004, Presiden harus dipilih oleh rakyat, ketika itu juga MPR kehilangan magisnya dan perubahan itu membuka zaman baru pada dunia politik Indonesia.
Zaman Baru Politik Indonesia, Data vs Mesin Partai
Dalam catatan penulis, menjelang penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul seorang “juru masak” baru: Denny JA, seorang pemuda yang baru saja lulus dari Amerika Serikat.
Denny membawa “ilmu” survei yang Ia amati semasa Ia kuliah di negri paman Sam, lalu Denny menyempurnakan survei yang selama ini belum pernah dimaksimalkan oleh lembaga survei di Indonesia.
Berbeda dengan lembaga survei sebelumnya yang kekurangan dana dan ahli untuk melakukan survei, Denny berbeda. Denny dibantu oleh Korporat asal Jepang yang mempunyai kepentingan dengan tren politik Indonesia pada pemilu 2004.
Balik lagi ke dalam jurnal Marcus Mietzn, Ia mengabadikan pada awal 2004 lembaga survei menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kandidat terkuat presiden, namun oleh partai politik besar seperti PDIP dan Golkar mencemooh hasil survei tersebut sebagai “potret fenomena sementara yang cacat metodologis”. Kedua partai tersebut berpendapat bahwa tren SBY akan redup begitu “mesin partai” dijalankan.
Pada akhirnya, seperti yang kita ketahui SBY menang pada pemilu tersebut mengalahkan kompetitornya dalam dua putaran. Keyakinan bahwa “mesin partai” sanggup menggembalakan suara masyarakat runtuh seruntuh-runtuhnya.
Kaum elite politik Indonesia pun harus mengakui bahwa anggapan mereka selama ini salah dan mereka harus menahan malu untuk mengakui bahwa data itu sangatlah krusial.
Menariknya pada awal 2006, tidak ada partai politik besar di Indonesia yang tak mengandalkan survei politik untuk menentukan calon-calon gubernur dan anggota badan legeslatif di setiap daerah.
Dampak Survei di Politik HPMI Yordania
Setelah kita belajar dari jurnal pak Marcus, lalu bagaimana dengan penerapan survei yang diadakan oleh tim KPU HPMI Yordania?
Seperti yang penulis katakan di awal, survei elektabilitas yang dilakukan oleh KPU HPMI Yordania bukan hal baru, melainkan kegiatan yang rutin dilakukan secara tahunan.
Tetapi tujuan awalnya berbeda dengan survei pada perpolitikan Indonsia, tujuan awal diadakannya survei yaitu untuk mendorong para mahasiswa agar pede dan mau berkontestan pada pemilihan Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Anggota (DPA).
Ini sedikit berbeda dengan survei yang diadakan di Indonesia, di mana fungsi survei digunakan untuk menggiring opini masyarakat sehingga mereka terpengaruh dan memilih tren nama di survei tersebut.
Maka dari itu, tujuan survei elektabilitas di kalangan HPMI Yordania bukan bertujuan untuk menggiring opini masyarakat.
Validitas hasil survei elektabilitas HPMI patut diragukan ketika temuan di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Di beberapa HPMI daerah, tampak kontradiksi: keunggulan angka seorang kandidat dalam survei ternyata terpatahkan oleh lemahnya performa saat debat dan kampanye.
Hal ini mengindikasikan adanya celah antara persepsi responden dan aspirasi pemilih di lapangan.
Penutup
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua hal yang berbau politik amatlah seru, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat yang sangat remeh seperti pemilu di kalangan mahasiswa.
Hal-hal ini mestinya dipertimbangkan agar semua merasa nyaman dan tidak dirugikan.
Tidak perlu diragukan lagi diaspora Indonesia di Yordania pasti orang yang terpelajar dan mempunyai tingkat literasi yang tinggi.
Melalui tulisan ini, penulis berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memahami betapa bebasnya survei serta betapa besarnya pengaruhnya, yang selama ini selalu tersimpan manfaatnya pada masa rezim Orde Baru.
Jangan lupa meramaikan PETRA (Pesta Demokrasi) HPMI Yordania tahun ini, dengan tagline: “Satu Suara, Sejuta Makna untuk HPMI.”
Sumber artikel Marcus Mietzner: https://www.jstor.org/stable/43817802?seq=1
Baca juga: Diskusi Terbuka 2: Pasangan Capres dan Cawapres Tunggal HPMI Yordania, Agha dan Ukaasyah
Kontributor: Ilman Abror
Editor: Faras Azryllah
Akun Resmi HPMI Yordania, dikelola oleh Kementerian Komunikasi & Informasi
